Komisi VI Setujui Usulan Tambahan Anggaran 2025 Kemendag Rp2,4 Triliun
Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung saat memimpin Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2024). Foto: Singgih/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp2,4 triliun. Tambahan anggaran tersebut dibacakan Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung untuk tiga sektor.
Pertama, adalah untuk peningkatan peran 46 Perwakilan Perdagangan di negara tujuan ekspor sebesar Rp900 miliar, kemudian untuk pengembangan perdagangan antar wilayah sebesar Rp700 miliar. Serta, untuk peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi sebesar Rp800 miliar.
Sementara itu, sebelumnya, pagu indikatif tahun 2025 Kemendag berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebesar Rp1,6 triliun. Anggaran ini diantaranya adalah untuk tiga sektor yakni program dukungan manajemen, program perdagangan dalam negeri dan program perdagangan luar negeri.
"Yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp1.375.326.283.000, program perdagangan dalam negeri sebesar Rp126.849.985.000, program perdagangan luar negeri sebesar Rp156.823.086.000," kata Martin saat membacakan kesimpulan Raker dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2024)
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan penambahan anggaran itu diperlukan untuk menggenjot target ekspor. "Kita ini mau bersaing dengan negara lain, kita mau meningkatkan ekspor. Sementara kita punya ekspornya meningkat apalagi sekarang diminta untuk mengembangkan dari negara tradisional," ungkapnya.
Selain menyetujui tambahan anggaran tahun 2025, terhadap realisasi serapan anggaran Kemendag pada tahun 2023, Komisi VI mengapresiasi serapan anggaran sebesar 97,53 persen, atau sebesar Rp1,3 triliun. Untuk itu Komisi VI pun mendorong Kemendag untuk dapat meningkatkan kinerja dan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2024. (bia/rdn)
